Menuju Kode Etik yg ketang buat Laut Cina Selatan

Author: Aristyo Rizka Darmawan, University of Indonesia

Laut Cina Selatan sebagai sinaran istimewa berawal Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN-Plus belum lama. Semua kafilah asese bahwa menongkrongi peleraian dengan ketenangan dalam jajahan yg disengketakan mewujudkan cacat se- tema pertama dalam area dengan menempikkan uni dalam permukaan defensi. Untuk menongkrongi peleraian, usah buat menongkrongi pejaka jeluk perjanjian Kode Etik Laut China Selatan (COC).

Negosiasi COC pernah tertunda setahun akibat hawar COVID-19. Indonesia pernah menawarkan buat sebagai empunya panti perjanjian selaku melantas Juli ini, lamun akibat riak kedua COVID-19 yg memburuk dalam Jakarta, itu mau ditunda. Tidak rupa-rupanya bahwa COC mau menyesaki batas waktu tenggat yg diharapkan sebelumnya dengan bererak penutup warsa ini. Seperti yg dikatakan Evan Laksmana, ‘perdua bagian layak merupakan pelatihan dalam semampai dari tergopoh-gopoh melangkaui sejumlah baris tenggat kreasi yg diusulkan sama China’.

Meski intisari muktamar bertemperamen diam-diam, paling sedikit bangkit catur pertanyaan yura istimewa yg layak diperhatikan dengan ditangani ke front.

Pertama, jalan tengah definit usah dibuat berkenaan tempat cakupan geografis COC. Penting bahwa COC dibatasi ala tuntutan menebeng bertumpang tindih yg terkabul patih yura semesta. Semua bagian yg berembuk layak mengajukan tuntutan jajahan mereka bersendikan Konvensi PBB berkenaan Hukum Laut (UNCLOS), terlibat tuntutan paling tinggi buat zona perdagangan diskriminatif sama dengan 200 mil samudra berawal baris subyek.

COC kagak dapat membicarakan tuntutan apa pun pula yg kagak terkabul patih yura semesta, terlibat patih UNCLOS. Klaim apa pun pula yg didasarkan ala subyek historis yg kagak diakui dalam lantai UNCLOS semestinya kagak boleh diterima, terlibat sembilan baris putus-putus China, yg diputuskan sama Pengadilan Arbitrase Permanen 2016 demi palsu. Ruang cakupan COC mau sebagai istimewa buat menyingkir formalisasi tuntutan yg pernah dinyatakan palsu.

Kedua, apakah COC menelikung perdua bagian selaku yura sama dengan soal istimewa kedua. COC mau bertambah mustajab seumpama sarwa bagian menganggapnya demi pertinggal yg menelikung selaku yura. Hal ini mau menciptakan kejelasan dengan mewariskan metode pengurusan pergesekan yg sahih kepada pemungkiran. Menyetujui pertinggal yg menelikung selaku yura kagak mau lun-tur. Beberapa penuntut bertambah menentukan COC buat menyala bertambah demi pelatihan dari demi pertinggal yg menelikung selaku yura.

Ketiga, menggelopak berawal apakah COC sebagai menelikung selaku yura, mau paling istimewa buat menggarap metode pengamatan dengan ketaatan buat membuktikan efektivitasnya. Keberhasilan COC layak diukur berawal sejauh mana COC ditaati sama sarwa bagian.

COC boleh melengkungkan tubuh yg mengantongi kedaulatan buat menghimpunkan penjelasan ketidakpatuhan. Badan swasembada ini usah terdiri berawal peserta sarwa bagian buat dipercaya dengan mengatakan ketaatan COC selaku terorganisasi.

Pembentukan tubuh terkandung mau membawa-bawa ketentuan berkenaan sapa yg boleh mengatakan penjelasan menyambar ketidakpatuhan, terlibat apakah nasion publik, institusi non-pemerintah dengan nelayan berawal dukuh belahan mana pula boleh mengatakan melantas ke tubuh terkandung, alias apakah peluang mau dibatasi buat pejabat tinggi penguasa.

Keempat, COC saja layak mengantongi metode pengurusan pergesekan. Sengketa layak diharapkan dengan boleh menyelangkupi penangkapan pakatan, alias penjabaran dengan pengamalan pikulan bersendikan pakatan. Sebagian gembung pakatan yg bena mengantongi reaksi pengurusan pergesekan, terlibat paling sedikit jalan tengah bahwa perdua bagian layak menyedang perjanjian bilateral sebelum mengasaskan metode pengurusan pergesekan yg bertambah seremonial dengan menyatu.

COC boleh menentukan berawal belacak pembahasan semesta yg bangkit buat mengerjakan konflik mengiringi dukuh, ibarat Mahkamah Internasional dengan Pengadilan Arbitrase Permanen dalam Den Haag, alias Pengadilan Internasional buat Hukum Laut dalam Hamburg. Isu lainnya sama dengan apakah metode pengurusan pergesekan layak bertemperamen mesti. Beberapa pakatan semesta ibarat UNCLOS mengantongi metode pengurusan pergesekan yg bertemperamen mesti kirim sarwa bagian.

Saat perjanjian COC Laut Cina Selatan maju meningkat, istimewa buat mengenapkan soal yura berpangkal. Perdamaian dengan ketenangan area dipertaruhkan.

Aristyo Rizka Darmawan sama dengan Dosen Hukum Internasional dalam Center for Sustainable Ocean Policy, Universitas Indonesia.