Undang-undang rivalitas India usah menonjok ongkos regulasi

Penulis: Poonam Singh, Institut Nasional Teknik Industri bersama Vikas Kumar, Universitas Azim Premji

Liberalisasi perdagangan India atas dahulu 1990-an mengecilkan partisipasi refleks penguasa pada plural bidang. Munculnya maskapai privat pada bidang yg sebelumnya terselimuti bersama berkurangnya karakter maskapai bidang masyarakat bermakna bahwa prinsip sektoral mesti diperkenalkan menjelang menangani kebutuhan pelanggan sementara pula menetralkan jagat rekan yg konstan bersama mampu diprediksi.

Disfungsional Monopoli bersama Undang-Undang Praktik Perdagangan Terbatas digantikan sama Undang-undang Persaingan atas tarikh 2002. Sebagai kaukus mulai Undang-undang, Komisi Persaingan Usaha India (CCI) dibentuk atas tarikh 2003. Undang-undang tercatat mesti diubah dobel parit sepanjang sepuluh tahun berikutnya sebelum CCI menginjak berpraktik. Tetapi genesis yg diperpanjang ini belum menganjurkan kejelasan sekitar lubang spektrum bersama yurisdiksi CCI sehubungan pakai regulator sektoral – bersama ongkos regulasi suah membuntang selaku perigi ulung bentrokan.

Dalam urusan 2011, tiga pemasok elektrik dinyatakan bersalah atas menyalahgunakan prestise berkuasa mereka sama CCI mempersoalkan yurisdiksi CCI. Distributor berargumen bahwa mereka diatur sama Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC). DERC meningkah bahwa, tatkala hal-hal yg terpaut pakai harga mesti diputuskan sekerat sama prinsip mereka, dakwaan temperamen anti-persaingan berpengaruh berkualitas yurisdiksi CCI.

Sebaliknya, mencacak pula sejumlah urusan pada mana regulator sektoral menjaga barang apa yg mereka tafsir selaku luhak kekuasaannya. Contoh bentrokan yurisdiksi belum lama menyertakan CCI bersama Securities and Exchange Board of India (SEBI). Lembaga pemeringkat pengaruh Brickwork Ratings mengimbau CCI menjelang penyempurnaan tentang intrik mutu bersama pelantikan mutu predatori sama pemegang bagian yg makin dominan. Perusahaan yg makin dominan bersikap bahwa mereka diatur sama SEBI, regulator sektoral mereka, yg pula menjaga prestise ini. Memang, berkualitas urusan sebelumnya pada tarikh 2019, CCI kagak mempelajari tebakan penyalahgunaan yurisdiksi rekan sama Bursa Efek Nasional India atas pendalaman SEBI yg lagi berlanjur.

Dalam urusan seerti terpaut ongkos regulasi atas tarikh 2020, Mahyco Monsanto Biotech memandang wewenang CCI menjelang meneropong penyalahgunaan yurisdiksi rekan, pakai memproklamasikan bahwa Pengawas Umum Paten, Desain bersama Merek Dagang yakni regulator yg timbul. Tetapi Pengadilan Tinggi Delhi membelah bahwa penyalahgunaan yurisdiksi rekan sama pemegang paten berpengaruh pada lunas spektrum CCI.

Konflik ini menerangi ketaksaan legislatif pada sekeliling yurisdiksi plural regulator. Untuk mengekang ketaksaan tercatat, file Undang-undang Persaingan mesti diprioritaskan pada untuk segenap kekuasaan asing yg bertautan pakai rivalitas. Jika setiap regulator sektoral membelah urusan rivalitas yg menyertakan pabrik pada lunas yurisdiksinya, bahwa CCI bakal melampau.

Dalam urusan 2018, pada mana CCI memaksudkan penyedia pelayanan telekomunikasi Bharti Airtel bersama lainnya, Mahkamah Agung menjunjung jangkung kelebihan regulator kebangsaan untuk regulator sektoral, Telecom Regulatory Authority of India. Pengadilan mencetak bahwa CCI ‘kagak [a] sarira berbasis bidang tapi ada yurisdiksi yg melintasi batas-batas sektoral, sehingga mencaplok segenap pabrik.

Pengadilan mengasese tarikh 2011 Kebijakan Persaingan NasionalPosisi bahwa ‘regulator sektoral barangkali kagak ada pantauan perdagangan selaku kebulatan selaku kebulatan bersama barangkali mengarah memakai patokan yg bersalah mulai yg digunakan sama regulator sektoral lainnya’. Ditekankan pula bahwa CCI ‘diharapkan suah membentangkan’ kepiawaian bersama tugas ‘menjelang memakai prinsip-prinsip rivalitas yg sewarna pada segenap bidang perdagangan’ bersama membuat daya yg selaku terhad dipercayakan menjelang mencacak bersama memidana pengingkaran Undang-undang Persaingan.

Selain itu, perbicaraan memperlalaikan sangkaan bahwa ‘[the] CCI mampu menyungguhkan rivalitas belaka pada bidang yg kagak diatur ‘, bersama memproklamasikan bahwa belaka CCI yg mampu menonjok’ aktivitas anti-persaingan[s] mulai kanta Undang-undang Persaingan‘sehabis’ bahan yurisdiksi ‘diputuskan sama regulator sektoral yg bertimbal.

Sudah saatnya penguasa India selaku analitis menonjok ketaksaan sekitar yurisdiksi bersama tahapan plural regulator. Ini istimewa atas tiga lantaran. Pertama, mencacak hajat menjelang mengurung ongkos regulasi. Kedua, bentrokan menyertai regulator meluaskan ketidakpastian kebijaksanaan yg dihadapi rekan. Ketiga, kejelasan sekitar yurisdiksi plural regulator bakal mengecilkan tempo administratif.

Menghadapi bentrokan yurisdiksi seerti, negara-negara pakai tugas regulasi yg melaju seolah-olah Amerika Serikat suah memilih ancangan bersaf-saf. Sementara sejumlah bidang tunak berpengaruh pada perantau yurisdiksi regulator rivalitas, pada bidang asing yurisdiksi berpegang atas kepribadian penyembuhan yg dicari. Dalam sejumlah urusan, regulator sektoral selaku kekuasaan diharapkan menjelang berkonsultasi pakai regulator rivalitas, alias mereka mampu menikmati yurisdiksi bertumbukan. Tetapi mengenang lemahnya tugas yustisi bersama harmonisasi pada berjebah wilayah menanjak seolah-olah India, termuat hajat menjelang yurisdiksi harmonisasi yg makin pasti.

Ada lantaran pecah penguasa menjelang campur tangan bersama mengonversikan Undang-undang Persaingan menjelang memastikan pakai pasti yurisdiksi CCI, sementara pula memuliakan kata putus perbicaraan yg terus bersama berkonsultasi pakai pelanggan, pabrik, bersama regulator sektoral yg bakal tergoda sama transformasi tercatat. Ini mesti digabungkan pakai latar belakang aktivitas sesuai yurisdiksi pada mana CCI mesti berkonsultasi pakai regulator sektoral tenggang mempelajari pemutaran mulai rivalitas pada bidang yg diatur. Di bidang asing, regulator sektoral mesti diberi instruksi menjelang mengatur urusan terpaut rivalitas ke CCI. Ini bakal mengecilkan bentrokan yurisdiksi bersama memagari ongkos prinsip sementara menaikkan aktivitas sesuai yurisdiksi.

Poonam Singh yakni Asisten Profesor Ekonomi pada Institut Nasional Teknik Industri, Mumbai.

Vikas Kumar yakni Associate Professor of Economics pada Azim Premji University, Bengaluru. Dia yakni sastrawan berbareng Angka pada Pinggiran India: Ekonomi Politik Statistik Pemerintah (Cambridge University Press, 2020).